REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Data jumlah penduduk Jabar, hingga saat ini masih bermasalah. Karena, ada perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendagri.

Menurut Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, data BPS dan Kemendagri selisih perbedaannya mencapai 3,5 juta jiwa. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Jabar sebanyak 46,5 juta. Namun, data di Kemendagri jumlahnya hanya 43 juta.

"Beda 3,5 juta, bahaya itu harus segera diklarifikasi. Karena selisihnya besar sekitar delapan persen," ujar Deddy kepada wartawan usai menerima Kunjungan Kerja DPD RI, di Bandung, Senin (18/4).

Deddy menilai, perbedaan data jumlah penduduk ini perlu diperjelas. Karena, tahun ini ada tiga Pilkada di Jabar yakni, Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kebupaten Bekasi. Selain itu, pada 2018 akan ada Pilkada di 13 daerah dan Pilgub Jabar.

"Itu perbedaan delapan persen, menentukan. Semua nanti ke MK kan 1,5 persen bisa dibawa ke MK. Ini, bahaya," katanya.

Agar pelaksanaan Pilkada dan Pilgub berjalan lancar, kata dia, data pemilih harus disiapkan dengan baik. Selama ini, yang dijadikan data dasar adalah data Kemendagri. Jadi, perlu ada sinkronisasi  antara data BPS dan Kemendagri tesebut. "Agar tak membingungkan masyarakat dan rawan di manipulasi," katanya.

Menurut Deddy, pihaknya sempat membicarakan perbedaan data ini ke Kemendagri. Berdasarkan keterangan Dirjen Kependudukan, data tersebut berbeda karena ada NIK (nomor induk kependudukan) yang ganda.

"Ini harus divalidasi semua. Kalau tidak, nanti yang punya KTP nggak bisa milih. Ini jadi masalah, harus klarifikasi semua," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika