REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan akademisi dalam agenda pembangunan infrastruktur Indonesia. Namun pemegang proyek pelaksana infrastruktur kerap didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"BUMN masih di depan mengelola proyek-proyek yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh swasta secara lebih baik," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa dalam acara Diskusi Panel tentang Infrastruktur dan Konstruksi, Rabu (6/4).  

Ia melihat sejumlah pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah dari berbagai kementerian. Namun pada akhirnya mangkrak karena tidak serius dalam pengelolaan. Salah satunya yakni kasus Proyek Hambalang yang bermasalah. Proyek tersebut akhirnya diambil alih oleh Kemenpupera untuk diselesaikan agar tidak mubazir. 

Erwin meminta pemerintah dan lembaga pembiayaan lebih memberi ruang pengusaha konstruksi swasta kecil menengah menuju akses perbankan. Ketika ada laket pengerjaan proyek infrastruktur pun, BUMN seharusnya dapat berbagi kerja sama  dengan swasta. Misalnya ketika membangun pembangkit listrik tenaga hidro dan mikrohidro. 

"Masih ada BUMN garap proyek kecil dan menengah padahal dalam aturannya dilarang, ini yang masih dikeluhkan pengusaha daerah," ujarnya. Atas nama Kadin, ia meminta pemerintah menegaskan kembali soal aturan tersebut sembari menegaskan partnersihip BUMan dengan pengusaha kecil menengah lebih banyak dijalin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika