REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera membentuk holding Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna meningkatkan kompetisi di pasar domestik. Saat ini, OJK sedang mengatur strategi untuk merealisasikan rencana ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menjelaskan, untuk meningkatkan daya saing BPD di daerah masing-masing, memang diperlukan holding. "Kita memang inginnya ke arah situ, ini sudah lama. Kalau pemerintah mendorongnya begitu, saya kira semua harus dipersiapkan secara baik,"ujar Muliaman usai acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berbicara dengan pemerintah daerah terkait holding BPD ini. Menurutnya, ada beberapa opsi, misalnya membangun kemitraan dengan bank-bank BUMN. "Tentu saja, opsi itu bukan satu-satunya," katanya.

Apalagi model holding tersebut telah dijalankan di Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), seperti BPD Net Online. BPD Net Online adalah fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.

Selain itu, dalam pengembangan produk seperti Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) yang juga sudah menjadi satu. "Artinya model lain dari holding sudah mulai, tapi dengan komitmen dan dukungan pemerintah saya kira bentuknya lebih konkret lagi dari sekedar membangun jaringan teknologi bersama atau membangun produk yang sama,"ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika