REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pendekatan top down melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan bisa membuat perbankan syariah makin berkembang. Sebab, sektor keuangan diregulasi lintas otoritas.

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Achmad Buchori mengungkapkan, keinginan pendekatan top down di keuangan syariah Indonesia sebenarnya sudah lama ada. Malaysia punya komite keuangan Islam yang langsung dipimpin perdana menteri, begitu pula di Inggris.

Para ahli sudah menyebut keuangan syariah bisa berkembang kalau ada dorongan otoritas. Isu keuangan syariah kompleks karena ada kewenangan lintas lembaga antara lain OJK, BI, Kementerian Keuangan, serta Badan Wakaf Indonesia dan Baznas terkait pemberdayaan keuangan sosial.

Dalam Roadmap Perbankan Syariah OJK 2015-2019, ada tujuh isu strategis dimana salah satunya adalah isu belum selaranya visi dan kurangnya koordinasi regulator perbankam syariah. OJK sudah meminta sebagian APBN ditempatkan di perbankam syariah. Hal ini butuh sinergi dan diharapkan bisa difasilitasi KNKS.

Selain mendorong terbentuknya KNKS, OJK berperan menempatkan pejabat OJK di sana untuk ikut membentuk peraturan presiden sebagai landasan hukum KNKS. OJK juga akan menyelaraskan komite pengembangan JKS (KPJKS) dengan KNKS dimana di dalamnya ada kementerian, akademisi dan ormas Islam. Sehingga lembaga yang berjalan sejak tahun lalu ini bisa mendukung keuanga  syariah.

OJK juga program kerja yang untuk optimalisasi potensi keuangan syariah termasuk optimalisasi dana haji untuk ditempatkan ke instrumen keuangan syariah. ''Karena dananya besar, perlu bank besar. Kalau banknya besar, lebih mudah kelola daba besar. Bolanya ada di Kemen BUMN. Entah itu merger atau bentuk bank baru,'' kata Buchori usai Sharia Society Gathering yang digelar Askrindo Syariah baru-baru ini.

Tahun ini OJK optimistis bisa lewat lima persen karena ada konversi Bank Aceh menjadi bank syariah. OJK mendorong peningkatan kualitas jasa keuangan syariah agar sesuai kebutuhan dan komprehensif. Di sisi lain produk, skala usaha dan sdm saling terkait. Makin besar skala usaha, makin variatif produk dan makin butuh SDM kuat.

Indonesia sedang bersaing dengan Turki untuk jadi markas Mega Islamic Infrastructure Bank yang akan dibentuk bersama IDB. Sudah ada bank infrastruktur internasional konvensional, sehingga keberadaan Mega Islamic Infrastructure Bank akan memudahkan dana terkumpul bisa diputar untuk infrastruktur Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika