REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah memutuskan agar pengembangan Blok Masela bisa dibangun di darat (on shore). Salah satu alasannya, karena pembangunan di darat diyakini bisa memicu pembangunan infrastruktur di sekitarnya.
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kawasan Timur Indonesia (KTI), Andi Rukman mengatakan pihaknya menilai bahwa keputusan pemerintah melakukan on shore untuk Blok Masela bisa membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela, Inpex Corporation, mengundurkan diri.
Melihat kemungkinan ini, Kadin berharap agar pemerintah bisa membentuk konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melanjutkan pengembangan ini secara total.
"Sebenarnya kalau dia (Inpex Corporation) mundur tidak masalah. Konsorsium BUMN harus siap mengambil alih proyek ini," ujarnya, Ahad (27/3).
Andi mengatakan, saat Blok Masel dapat diinvestasikan dan dikelola oleh pemerintah sendiri, maka akan banyak kontribusi bagi perekonomian negara.
Menurutnya, bila kawasan penghasil gas terbesar di Indonesia ini dikelola oleh asing atau patungan dengan investor asing, pemerintah ditaksir bisa meraup pendapatan sekitar 40 hingga 51 miliar dolar, dan pengembangan ini bisa menumbuhkan perekonomian di angka 126 miliar dolar.
Namun, bila kawasan ini mampu dikelola mandiri, maka cadangan gas tersebut dapat digunakan untuk memperkuat industri dalam negeri yang masih sering mengalami kelangkaan gas. Tak hanya itu, dana hasil ekspor akan lebih mudah dikendalikan dan diparkir di dalam negeri.
"Ini belum termasuk tingkat komponen dalam negeri yang bisa kita kendalikan lagi," katanya.
Andi mejeaskan, untuk mengelola dan berinvestasi pada di Blok Maselan, pemerintah sudah sepatutnya dapat membentuk konsorsium BUMN. Mengenai pendanaan, hal ini tidak menjadi kekhawatiran karena banyak lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri akan berminat dengan proyek besar dan jangka panjang seperti Blok Masela.
Sementara kompetensi dalam melakukan eksplorasi, terdapat banyak konsultan dan tenaga ahli yang akan mampu memgembangkan Blok Masela. Maka sudah menjadi keharusan pengelolaan kawasan ini bisa dikembalikan ke pemerintah sendiri.
Terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pihaknya siap menjadi pengelola Blok Masela jika investor tidak setuju dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Meskipun saat ini pengelolaan Blok Masela masih berada di tangan investor.
"Saat ini Blok Masela masih dikelola investor sebelumnya. Jika investor tersebut tidak mau dengan keputusan Presiden, kami siap masuk (mengelola)," ujar Rini di Karawang, Sabtu (26/3).
Bahkan, Rini mengisyaratkan bahwa BUMN sebenarnya bisa mengelola kawasan gas ini, asalkan pemerintah memberikan kesempatan tersebut. "Harapan kami ada, BUMN dapat masuk ke blok tersebut," kata Rini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika