REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Lalu lintas pelayaran Ujung-Kamal diusulkan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebab, selama ini para operator kapal feri di jalur tersebut mengalami kerugian sejak operasional jembatan Suramadu pada Juni 2015.
Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur, Wahid Wahyudi, menjelaskan, tarif perlintasan Jembatan Suramadu yang semakin berkurang bisa membuat jumlah penumpang yang menyeberang melalui Ujung-Kamal juga berkurang. Padahal jalur tersebut sempat menjadi jalur penyeberangan terpadat di dunia.
Wahid menyebutkan, sebelum Jembatan Suramadu beroperasi, jumlah penumpang yang menyeberang melalui Ujung-Kamal per harinya mencapai 32 ribu penumpang dan 15 ribu kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Setelah operasional jembatan, jumlah penumpang menjadi rata-rata 500 orang per hari dan 150 kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Jumlah operasional kapal feri yang dulunya mencapai 18 kapal sekarang hanya empat kapal.
“Dengan adanya jembatan Suramadu apalagi tarifnya murah, laporan yang masuk ke saya per kapal per tahun itu rugi Rp 2 miliar,” kata Wahid sesuai acara Forum Maritim di kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Jumat (11/3) sore.
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan agar memberikan subsidi untuk operasional penyeberangan Ujung-Kamal. Agar bisa mendapatkan subsidi, pemerintah terlebih dahulu diminta mencabut status lintas penyeberangan Ujung-Kamal dari komersial menjadi pelayanan.
Sebab, Pemprov Jatim masih menganggap lintas penyeberangan Ujung-Kamal penting karena sebagai back up jika terjadi sesuatu dengan jembatan Suramadu. Selain itu, masih banyak warga yang setiap hari pulang-pergi dari Bangkalan ke Surabaya atau sebaliknya melalui penyeberangan Ujung-Kamal.
“Yang penting operator menerima subsidi dari pemerintah untuk menutup biaya operasi, idealnya kan dia [operator] tidak rugi,” ucap Wahid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
