Sabtu 20 Oct 2018 22:24 WIB

Pemerintah Segera Bebaskan Tarif Tol Suramadu

Pembebasan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi pengiriman barang

Sejumlah kendaraan melintas di Jembatan Tol Suramadu, Jawa Timur, Selasa (1/3).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Sejumlah kendaraan melintas di Jembatan Tol Suramadu, Jawa Timur, Selasa (1/3).

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Pemerintah dalam waktu dekat ini segera membebaskan pembayaran untuk kendaraan roda empat atau lebih yang melintasi jalan tol di Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan biaya produksi dalam pengiriman barang.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Sabtu mengatakan, dalam waktu dekat ini tim dari Presiden akan melihat hal ini untuk dihitung dan selanjutnya presiden akan menentukan penghabisan biaya tersebut. "Suramadu dilakukan pembebasan sebagai tol masih dihitung, ini langkah baik, nunggu tim karena berita baik supaya ongkos Madura jauh lebih baik," katanya usai menggelar pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya di kantor Otoritas Bandara di lingkungan Bandara Internasional Juanda Surabaya.

Selain itu, Provinsi Jawa Timur siap untuk membuka jalur penyeberangan dengan rute Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jatim ke Pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembukaan jalur ini untuk mempercepat proses transportasi dan pengiriman barang antar kedua wilayah.

"Dengan adanya jalur tersebut maka kapal tidak melalui Bali sehingga pengiriman bisa berlangsung dengan cepat dan efisien," katanya.

Menurut dia, kalau melalui Jangkar bisa langsung menuju ke NTB tanpa harus melalui Bali, karena Bali peruntukannya untuk turis. Saat ini, ia tengah menunggu terkait dengan kebijakan dari menteri perhubungan supaya angkutan barang menuju ke NTB bisa lebih cepat dan efisien.

"Dengan kapal ini diharapkan bisa lebih cepat karena dilakukan tanpa melalui Bali," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Fatah Jasin mengatakan kapal yang bisa singgah di Pelabuhan Jangkar ini bisa mencapai lima ribu gross ton. "Saat ini, segala infrastruktur sudah siap dan bisa untuk digunakan. Tinggal menunggu perjanjian kerja sama saja dengan pihak ASDP terkait dengan hal ini," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement