REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang negosiasi harga batu bara untuk pasokan pembangkit listrik yang dinilai tidak ekonomis lagi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Hal ini dilakukan untuk mencari titik tengah di saat harga batu bara merosot tajam sehingga mengurangi produksi dalam negeri. Padahal, di saat yang sama pemerintah menargetkan batu bara dapat memengaruhi 66 persen dari sumber energi primer pembangkit listrik nasional pada 2024 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui, dengan keadaan industri batubara saat ini, dikhawatirkan kebutuhan dalam negeri sendiri tidak tercukupi. Ia mengungkapkan hal ini mungkin saja terjadi karena batubara tidak lagi ekonomis untuk ditambang.
Jalan tengahnya, katanya, harus ada kesimbangan baru antara pengusaha batubara agar mineral cukup ekonomis untuk ditambang dan pengusaha listrik sendiri merasa harga beli listik juga cukup ekonomis. "Diskusi dengan PLN, asosiasi batubara, dan IPP (produsen listrik swasta) yang menggunakan batubara sebagai energi primer. Kita tidak buntu, dan ada jalan keluar. Karena dua-duanya punya kepentingan," kata Sudirman usai bertemu dengan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kamis (10/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika