REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memandang positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai revitalisasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, BRI belum ada rencana akan melakukan revitalisasi BPD.

Direktur Keuangan Haru Koesmahargyo menyatakan, rencana tersebut secara umum bagus untuk bank yang memiliki keahlian, permodalan dan jaringan yang kuat, seperti BRI.

"Secara umum bagus (rencana OJK). Kan kita ingin perbankan finansial sistem itu kuat, jadi kalau kita punya expertise di permodalan, punya jaringan, likuiditas, apa salahnya," kata Haru di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/3).

Kendati secara umum menilai hal ini bagus, Haru mengaku jika pihaknya belum ada rencana untuk revitalisasi BPD di daerah tertentu.

"Secara khusus belum ada info ke situ. Belum ada ke A, ke B, atau ke C," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad meminta bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu merevitalisasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang selama ini kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih minim.

"Kenapa bank BUMN? karena mereka punya jaringan yang luas ke daerah, dan mereka bisa melakukan sinergi (dengan BPD)," kata Muliaman, Senin (29/2).

Menurut Muliaman, peran BPD terhadap perekonomian daerah semakin menurun. Data terbaru, kata dia, menunjukkan pangsa pasar BPD terhadap pasar perbankan nasional hanya 9-10 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika