REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad meminta bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu merevitalisasi Bank Pembangunan Daerah yang selama ini kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih minim.

"Kenapa bank BUMN? Karena mereka punya jaringan yang luas ke daerah, dan mereka bisa melakukan sinergi (dengan BPD)," kata Muliaman dalam Dialog Nasional "Meningkatkan Peran Sektor Keuangan dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah" di Jakarta, Senin (29/2).

Menurut Muliaman, peran BPD terhadap perekonomian daerah makin menurun. Data terbaru, disebutkan bahwa pangsa pasar BPD terhadap pasar perbankan nasional sebesar 9-10 persen. BPD di daerah, kata Muliaman, kerap kalah bersaing dengan bank-bank umum. Padahal, sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk intermediasi perbankan di daerah, BPD seharusnya unggul untuk berkontribusi menyalurkan pembiayaan ke masyarakat.

"Salah satunya karena persaingan. Daya saing mereka harus diperbaiki," katanya.

Muliaman mengatakan bahwa bank BUMN perlu mendorong revitalisasi BPD dengan melakukan sinergi. Hal itu misalnya, bank BUMN dan BPD dapat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perbankan di daerah.

"Jika perbankan tidak dikelola oleh profesional, bukannya berkontribusi, nanti malah bisa menjadi sumber masalah bagi perekonomian," katanya.

Kemudian, kata Muliaman, bank-bank BUMN di daerah juga perlu bekerja sama dengan BPD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran perbankan untuk kegiatan ekonomi daerah. Muliaman menyoroti bahwa perekonomian daerah dalam beberapa kuartal terakhir menunjukkan perbaikan. Namun, di tengah perbaikan itu, pangsa pasar BPD justru memburuk.

"Maka itu, kami akan buat program revitalisasi BPD. Akan tetapi, ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah selaku pemegang saham," katanya.

Muliaman mengaku sudah meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mendorong bank BUMN agar revitalisasi BPD. "Bu Rini setuju (untuk BUMN revitalisasi BPD)," kata dia.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan bahwa peran BPD juga harus ditingkatkan, terutama untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). "Keterbatasan modal di daerah akhirnya membuat sirkulasi manfaat ekonomi tidak berjalan," katanya.

Marwan mengatakan bahwa provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua, hanya mendapat saluran kredit sebesar 0,57 persen dari total kredit nasional pada 2015. "Ini tidak adil, DKI Jakarta dapatnya 32,01 persen. Jauh sekali," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika