REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat bekerja sama dengan daerah bekerja sama menyukseskan pembangunan sejuta rumah rakyat di 2016. Hal tersebut merespons kekurangan perumahan atau backlog yang terus meningkat di tengah perkembangan industri di perkotaan. Meski begitu, pemerintah berjanji akan tetap melindungi lahan-lahan persawahan agar tidak terkonversi untuk perumahan, termasuk di Karawang yang masih dikenal sebagai kawasan lumbung padi nasional.

"Segera akan disahkan Perda Lahan Pangan Berkelanjutan agar lahan sawah tetap terlindung," kata Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari dalam acara groundbreaking Rusunami Grand Sentraland Karawang pada Rabu (24/2).

Ia menyebut, zona industri dan perkotaan di Karawang meliputi Cijambe Barat dan Timur serta Karawang Barat dan Timur. Selebihnya, lahan pertanian di 21 kecamatan terdiri dari lahan sawah teknis kelas 1, 2 dan 3 diamankan. Selebihnya, Pemda terbuka memberikan izin bagi pembangunan rumah, asalkan memenuhi persyaratan, termasuk soal pembebasan lahan.

Pemerintah Karawang akan tegas menindak oknum masyarakat yang mempersulitnya. "Tidak ada lagi cerita negara ditekan oleh preman berbaju LSM," tuturnya. Prosedur pembebasan lahan akan turut Undang-Undang sehingga perencanaan pembangunan tepat waktu.

Asisten Daerah Bidang Perekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja menjanjikan penjagaan lahan sawah terhadap perumahan seluas sejuta hektare. "Di Pantura ini akan dikendalikan, kita sudah mulai membangun sawah baru di Jabar Selatan ada 200 ribu hektare," kata dia.

Begitupun, bagi lahan sawah yang masih eksis akan diagendakan sentuhan teknologi. Tujuannya memeroleh peninhkatan produktivitas di lahan-lahan sawah. Ia menyebut, saat ini yang terpenting bukan luasan sawah secara fisik melainkan pemasukan teknologi untuk menggenjot produktivitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika