REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya belum mengkaji skema dana untuk pengembangan kawasan Blok Masela.

"Dana yang anda sebutkan itu kita belum bicara, tapi yang penting adalah pembangunan kawasan Maluku dan sekitar Masela, begitu proyek masela dijadikan, bukan seperti dulu. Dulu di Arun, (pembangunan) di Arun saja. Nah sekarang bagaimana kita kaitkan ini dengan pembangunan regional," ujar Sofyan di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut Sofyan, pembangunan Blok Masela harus memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, ekonomi Provinsi Maluku dan juga berdampak (spill over) ke provinsi di sekelilingnya. "Dananya nanti kita pikirkan, apakah dana dari participating interest (PI) pemerintah daerah atau APBN. Yang penting bagaimana kemaslahatan masyarakat dan pembangunan regional terjadi," kata Sofyan.

Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo sendiri masih belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela apakah di offshore (lepas pantai) atau onshore (darat). Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela. Mengingat besaranya skala dan kompleksitas proyek gas blok Masela, keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati.

Presiden tengah mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya aspek komersial dan teknis, tetapi juga aspek sosial, kultur, ekonomi, sampai dengan pengembangan kawasaan setempat. Pada saat ini, Presiden sudah mendengar berbagai masukan dan sudah memahami argumen argumen dari berbagai pihak, baik yang berpendapat membangun kilang di laut maupun membangun kilang di darat.

Perhatian utama Presiden adalah bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku keseluruhan memperoleh manfaat secara maksimal, dari keberadaan proyek gas Masela tersebut, tetapi tentu juga memberi manfaat yang maksimal bagi negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika