REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, menyampaikan pemerintah akan segera merevisi peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk dana yang berasal dari APBN, APBD, serta badan layanan umum lainnya. Menurut dia, dengan revisi aturan tersebut akan terdapat batasan tingkat suku bunga perbankan.
"Dengan aturan ini, akan ada batasan untuk tingkat bunga simpanan atau deposito yang besarannya nanti akan diformulasikan oleh tim dengan melihat bagaimana posisi BI Rate, inflasi, dan seterusnya," kata Bambang.
Selama ini, kata Bambang, dana milik pemerintah terhitung cukup banyak tersimpan di perbankan sehingga sangat mempengaruhi pergerakan tingkat suku bunga. Bahkan, berdasarkan catatan Kemenkeu hingga akhir Desember 2015, dana milik pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai sekitar Rp 100 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika