REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menerima tawaran penyediaan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 2 miliar dolar AS per tahun.
"ADB menyediakan pinjaman cukup besar. Pinjaman mulai tahun ini kedepan selama tiap tahun sekitar 2 miliar dolar bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil usai pertemuan dengan delegasi ADB di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2).
Presiden Jokowi telah menerima kunjungan kehormatan delegasi ADB yang dipimpin oleh Presiden ADB Takehiko Nakao membahas sejumlah tawaran bank tersebut kepada pemerintah Indonesia, khususnya bagi pembangunan infrastruktur. Menurut Sofyan, alokasi dana tersebut akan berlangsung selama lima tahun berturut-turut sehingga berjumlah total 10 miliar dolar AS.
Menteri menjelaskan pemerintah berencana memanfaatkan seluruh total dana tersebut serta memberikannya kepada sejumlah BUMN. Dalam menentukan proyek pembangunan infrastruktur yang akan menggunakan dana ADB, menurut Sofyan, pemerintah masih akan mempertimbangkannya.
"Proyek-proyeknya nanti akan kita lihat karena mereka juga membiayai apa yang disebut dengan result based lending kalau sudah jadi kemudian mereka biayai," kata Sofyan.
Menurut ADB, sistem result based lending merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan.
Sementara itu, Takehiko menjelaskan dukungan pembiayaan ADB kepada Indonesia pada periode 2010-2014 berjumlah 740 juta dolar AS. Peningkatan pendanaan dari ADB, kata Takehiko, akan mendukung prioritas pembangunan pemerintah terutama bagi infrastruktur fisik dan soial.
Nakao juga menyambut inisiatif pemerintah mempermudah suntikan modal bagi BUMN dan adanya jaminan untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada perusahaan negara. Nakao mengatakan peran BUMN sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan. Dana tersebut juga dapat memperkuat program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt sebagai program pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
