REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai merupakan konsekuensi dari dinamika pasar energi global yang dipengaruhi kondisi geopolitik dan pergerakan harga minyak mentah dunia. Di tengah berbagai sorotan terhadap kebijakan pemerintah, publik diminta memahami perubahan harga energi secara utuh agar tidak terlepas dari konteks ekonomi yang melatarbelakanginya.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax Series, kerap memicu keluhan masyarakat. Namun, ketika harga mengalami penurunan, respons publik umumnya tidak sebesar saat terjadi kenaikan. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran.
"Perubahan harga komoditas adalah sesuatu yang lumrah dalam teori ekonomi," kata Defiyan dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan negara hadir dalam sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk energi. Namun demikian, harga BBM tetap dipengaruhi perkembangan harga minyak mentah dunia karena produksi minyak nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.
Menurut Defiyan, ketegangan geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, turut memberi tekanan terhadap harga minyak dunia. Karena itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pasar energi internasional.
"Penyesuaian harga juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada energi," ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat terjaga. Di sisi lain, penyaluran subsidi juga perlu diawasi agar tepat sasaran.
"Jangan sampai kelompok elite menikmati subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi menilai penyampaian aspirasi terkait kebijakan ekonomi perlu mengedepankan dialog yang konstruktif. Menurut dia, pemerintah telah membuka ruang komunikasi terhadap berbagai masukan, termasuk dari kalangan mahasiswa.
"Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah. Maka jika pemerintah sudah berkomitmen memperbaiki dan membuka ruang dialog semestinya eskalasi massa aksi harus berkurang dan dihentikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika