Kamis 11 Feb 2016 08:17 WIB

Freeport Didesak Bangun Smelter di Papua

Red: Nur Aini
Sebuah truk pengangkut biji tambang beraktivitas di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.
Foto: Antara/Wahyu Putro
Sebuah truk pengangkut biji tambang beraktivitas di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID,TIMIKA -- Anggota komisi II DPR Papua Wilhelmus Pigai meminta Pemerintah Pusat di Jakarta agar terus mendorong tumbuhnya industri pengolahan bahan tambang dan industri ikutan lainnya di Papua.  Ia mengatakan kondisi Papua masa kini sangat tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi.

Melihat kenyataan itu, katanya, maka sangat dibutuhkan political will dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun segala macam industri di Papua, baik industri pengolahan bahan tambang (smelter) maupun industri ikutannya seperti semen, pupuk, dan lainnya. Dengan demikian, kata Wilhelmus, ketergantungan ekonomi Papua terhadap suplai barang-barang kebutuhan pokok dari luar Papua secara perlahan bisa diminimalkan.

"Saya mendukung penuh apa yang disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI beberapa hari lalu bahwa harus ada kemauan baik dari pemerintah agar Papua maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia dengan membangun berbagai macam industri di Papua," kata Wilhelmus.

Ia mengkritisi kebijakan yang diambil manajemen PT Freeport Indonesia yang sedang memperluas kapasitas industri smelter di Gresik, Jawa Timur hingga mencapai kapasitas 2 juta ton dengan alasan semua infrastruktur sudah lengkap. Dalam pertemuan dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Sudirman Said di Kompleks Senayan Jakarta, Selasa (9/2), terungkap bahwa untuk memperluas kapasitas industri smelter di Gresik tersebut maka PT Freeport menyewa tanah di wilayah itu.

"Manajemen Freeport menyampaikan bahwa mereka menyewa tanah untuk memperluas kapasitas industri smelter di Gresik. Tentu kita semua kecewa, mengapa mereka harus sewa tanah di sana. Padahal Pemkab Mimika telah menyediakan tanah 3.000 hektare untuk pengembangan kawasan industri termasuk smelter," ujar Wilhelmus yang juga ikut dalam pertemuan dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Menteri ESDM.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, katanya, dalam waktu dekat Komisi VII DPR bersama Menteri ESDM Sudirman Said akan berkunjung ke Timika untuk mengecek lahan yang disediakan oleh Pemkab Mimika tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement