REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pembangunan proyek kereta api di luar Pulau Jawa belum bisa dilakukan secara serentak karena kekurangan tenaga konsultan atau tenaga ahli. Hal ini karena, sistem pendidikan di universitas belum memasukkan perkeretaapian sebagai salah satu studi.

"Kami sudah mengajukan MoU dengan rektor di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera agar ada spesialisasi tentang perkeretaapian," ujar Hermanto di Jakarta, Rabu (10/2).

Hermanto menjelaskan, meski kekurangan tenaga ahli tidak membuat proyek pembangunan jalur kereta api di luar Jawa menjadi terhambat. Menurutnya, saat ini pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan serentak karena kondisi geografis setiap wilayah berbeda. Untuk wilayah Kalimantan, pemerintah fokus menggarap pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat terlebih dahulu.

"Memang, kalau lima tahun dibangun serentak gak sanggup karena kondisi geografisnya berat, terutama di Kalimantan lahan gambutnya yang berat," kata Hermanto.

Hermanto mengatakan, saat ini pembangunan jalur keretaa api di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat masih memasuki tahap feasibility study. Sementara, di Riau aktivitas pembangunan fisik rel kereta api sudah mulai berjalan. Selain itu, pada tahun ini pembangunan jalur kereta api di Papua untuk rute Sorong-Manokwari sudah mulai pengadaan lahan dengan panjang sekitar 300 kilometer.

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kereta api tersebut yakni sebesar Rp 234 triliun. Proyek tersebut 90 persen melibatkan industri kereta api di dalam negeri, sedangkan sisanya kerja sama dengan asing untuk pengadaan rel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika