REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia dan pemerintah berencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas permasalahan logistik dan kedaulatan pangan nasional. Rakor akan diselenggarakan pada Jumat, 12 Februari 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan turut melibatkan Pemerintah Daerah setempat.
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Juda Agung menjelaskan, pembahasan diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah-langkah yang dapat memberi solusi bagi permasalahan daya dukung logistik yang belum memadai dan kapasitas produksi pangan yang terbatas, baik di NTT maupun tingkat nasional.
Rakor yang akan diselenggarakan di Kupang kali ini merupakan inisiasi Bank Indonesia yang rutin dilaksanakan per kuartal, sejak Agustus 2014. Rakor dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk membahas berbagai permasalahan terkait ekonomi di daerah, yang terkait juga dengan permasalahan nasional. Sebelumnya, Rakor pernah dilaksanakan di Manado, Bandung, Ambon, Jakarta, Balikpapan, dan Yogyakarta.
Tema yang diangkat di tiap daerah berbeda-beda, mempertimbangkan kekhususan permasalahan masing-masing daerah. Beberapa tema yang pernah diangkat antara lain mengenai penguatan industri manufaktur, ekonomi berbasis maritim, serta pariwisata. Beberapa Rakor sebelumnya juga membahas mengenai pengembangan industri pangan.
“Topiknya selain membahas ekonomi dan keuangan daerah secara keseluruhan dari sisi PDB-nya seperti apa, dari sisi inflasi, dari sis stabilitas sistem keuangan, juga kita bahas isu khusus yang menjadi perhatian dari Pemerintah juga di sektor riil, baik itu dari sisi ketahanan pangan, pangan, energi, maritim, konektivitas, dan juga dari sisi industri dan pariwisata," ujar Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Juda Agung, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (9/2).
Dalam Rakor di Kupang, hal yang akan dibahas antara lain mengenai dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah. Selain itu, Rakor juga akan mencermati kendala pembenahan logistik pangan di NTT, serta langkah kebijakan yang dapat ditempuh lebih lanjut.
Secara khusus, langkah kebijakan diharapkan dapat memperkuat upaya pembenahan sistem logistik pangan, memperkuat kapasitas produksi pangan serta koordinasi kebijakan pusat dan daerah dan peran aktif Bank Indonesia.
Alasan difokuskan di Indonesia Timur, kata Juda, karena biasanya inflasi di berbagai daerah terpencil seperti Indonesia Timur itu tinggi, volatilitas, dan gejolak harganya juga tinggi, serta disparitas perbedaan harga antarwilayah itu sangat tinggi.
"Semakin jauh dan semakin logistiknya kurang memadai. Kajian kami menunjukkan faktor logistik ini penting dalam mempengaruhi inflasi di daerah, oleh sebab itu kita akan fokus di masalah logistik pangan ini,” ungkap dia.
Dari sisi nasional, Pemerintah saat ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional lima tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik. Hal ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 23,6 persen pada 2015 menjadi 19,2 persen pada 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis.
"Selain itu, bagi Bank Indonesia, upaya untuk mempercepat pembenahan logistik pangan dan kapasitas produksi pangan dapat memberikan optimisme bagi terjaganya stabilitas harga di daerah yang pada gilirannya akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional," kata Juda.
Juda mengatakan, rakor ini diharapkan dapat menghasilkan poin-poin komitmen masing-masing pihak untuk mempercepat pembenahan sistem logistik dan produksi pangan, khususnya di NTT.
Baca juga: Tekan Inflasi, BI Fokus ke Masalah Logistik
Ikuti Whatsapp Channel Republika