REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wempy mengungkapkan adanya kejanggalan yang sering terjadi. Dia mengatakan bahwa pemerintah selalu mengklaim mereka mendukung start up. Tetapi faktanya, pertumbuhan start up sering pula terganjal persoalan regulasi pemerintah.
Satu di antara contoh perselisihan yang belum lama ini terjadi antara pemerintah dengan para pelaku bisnis tampak pada kasus pelarangan jasa ojek online yang dipelopori oleh Gojek dan layanan sejenis. Pemerintah menganggap bahwa jasa ojek online bukan moda transportasi umum sekaligus tidak aman bagi penumpang. Karena itu, pemerintah sempat melarang operasional jasa ojek online. Di sisi lain, masyarakat terbantu dengan kehadiran inovasi yang diciptakan oleh startup lokal seperti Gojek dan layanan sejenisnya.
“Yang sempat dilakukan pemerintah itu sama halnya dengan memutus kreativitas anak bangsa untuk maju dan berkembang. Tentunya hal tersebut bisa dikatakan fatal. Jangan sampai pemerintah Indonesia kembali melakukan kesalahan fatal tersebut,” kata Wempy.
Wempy menilai bahwa keberadaan institusi pemerintah dibutuhkan untuk memperkuat peraturan hukum. Meski demikian, pemerintah perlu menyadari bahwa lingkungan bisnis Indonesia terbilang dinamis dan kompleks. Wempy menyarankan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan para pelaku bisnis, meskipun keduanya punya pandangan yang berbeda tentang regulasi standar.
“Untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi di era ekonomi digital MEA, pemerintah wajib mulai mengubah diri dari regulator menjadi inkubator dan dari pengawas jadi teman. Itu perlu karena banyak startup yang berpotensi untuk memberikan manfaat bagi 250 juta jiwa rakyat Indonesia dan memperbaiki kehidupan mereka. Para pebisnis juga harus mampu selalu berinovasi,” ujar Wempy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
