REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan dipimpin presiden dinilai membawa optimisme. Komite ini diharapkan membawa dampak positif bagi industri keuangan syariah.

Direktur Bisnis BNI Syariah Imam T Saptono mengatakan, adanya KNKS akan membawa optimisme bagi keuangan syariah. ''Kalau sudah dipimpin presiden pangsa pasar tidak bisa naik juga, keuangan syariah harus dipimpin siapa lagi?'' ungkap Imama di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurutnya, KNKS bisa mengelola dua sisi, pemerintah dan publik. Dari sisi pemerintah, kucuran alokasi APBN bisa melalui sektor keuangan syariah. KNKS bisa saja menerbitkan maklumat agar kementerian mau menggunakan jasa minimal satu bank syariah. Begitu pun sukuk, jika sudah dijual memakai jasa bank syariah, sudah selaiknya pula dana yang terkumpul dari sukuk ditempatkan di bank syariah.

Dari sisi publik, KNKS bisa menciptakan lingkungan yang kondusif seperti pajak. Pajak deposito konvensional dan syariah masih sama sebesar 20 persen. Padahal, mekanismenya beda. Deposito syariah imbal hasilnya naik turun seperti dividen saham yang pajaknya lima persen. Sementara, bank konvensional memberi bunga tetap.

''Kami bukan minta pelunakan tapi level main yang sama. Harusnya KNKS bisa melihat itu mengingat realisasinya tidak berjalan karena Direktorat Pajak diberi dan OJK hanya bisa mengimbau," ungkapnya.

Jika deposito konvensional dikenai pajak 20 persen dan bank syariah lima persen, walau imbal hasilnya naik turun dan didukung kinerja yang bagus, publik akan lihat dan minat pada produk syariah.

Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano mengatakan, membesarkan keuangan syarah butuh juga cara-cara yang tak biasa seperti konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

''KNKS dikepalai presiden itu luar biasa, kami senang betul. Tinggal kita lihat bagaimana programnya,'' ungkap Dinno. Ia mengatakan BNI Syariah juga bersedia dilibatkan di KNKS.

Baca juga: Pelemahan Ekonomi Pukul Pertumbuhan Bank Syariah

Ikuti Whatsapp Channel Republika