REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta agar pemerintah menyusun kebijakan yang mendukung industri pulp dan kertas, serta pengusaha Hutan Tanaman Industri (HTI). Pasalnya, industri kehutanan saling terintegrasi sehingga persoalan yang dihadapi HTI akan merambat ke industri hilir. 

Wakil Ketua Umum APHI Irsyal Yasman mengatakan, pasca kebakaran hutan pemerintah mulai menyusun sejumlah kebijakan. Irsyal menginginkan agar kebijakan yang disusun pemerintah tidak menganggu suplai bahan baku pada industri. Dengan demikian, Irsya meminta koordinasi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup bisa lebih kuat agar suplai bahan baku tetap terjaga. 

Menurut Irsyal, apabila operasionalnya dihentikan maka akan mengancam berkurangnya bahan baku industri hilir selama 48 persen. Saat ini secara keseluruhan jumlah hutan tanaman sebesar 30 juta meter kubik dengan luas konsesi HTI hampir satu juta hektar, sedangkan luas lahan HTI mencapai 550 ribu hektare. 

"Lahan yang terbakar mungkin menurut kami gak sampai 100 ribu hektare, dan saat ini kami sedang melakukan pengumpulan data," kata Irsyal di Jakarta, Kamis (7/1). 

Salah satu regulasi yang potensial menganggu adalah kebijakan menghentikan operasi di lahan-lahan yang terbakar. APHI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan dan melanjutkan proses hukum, namun pemerintah juga harus mempertimbagkan agar HTI yang tidak terbakar tetap berjalan. Jika operasional terhenti selama tiga bulan maka akan menganggu industri hilir, karena stok bahan baku kayu hanya bisa disimpan dalam jangka waktu tiga bulan. 

"Contohnya, kebakaran HTI cuma seribu hektare, cukup itu saja yang diselidiki api dan jangan menghentikan konsensi 100 ribu hektare," ujar Irsyal di Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika