REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2015 sempat diharapkan menjadi tahun kebangkitan perekonomian di Indonesia. Ekspektasi itu berdasarkan dilantiknya Presiden Jokowi dan kabinetnya pada 2014.
Wakil Ketua Umum KADIN, Suryani SF Motik mengatakan, ekspektasi itu masih terhambat oleh kebijakan pemerintah. "Masih banyak kebijakan pemerintah yang tumpang tindih," katanya dalam diskusi bertema 'Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015' di Jakarta Pusat, Sabtu (19/12).
Tak heran, hal itu membuat kebijakan antarkementrian menjadi tidak singkron. Ia mengatakan, hal ini menunjukan bahwa para menteri di bidang perekonomian belum melakukan koordniasi lintas kementrian yang optimal dalam mengambil sebuah kebijakan.
"Di satu sisi, ada kementrian yang menggenjot produksi dalam negeri. Di sisi lain, ada kementrian lain yang membuka keran impor," ujarnya.
Ia melanjutkan, ini merupakan salah satu contol riil atas belum optimalnya koordinasi antar kementrian. Suryani juga mengatakan, hal ini menunjukan bahwa Indonesia belum memiliki planing yang kuat dalam meningkatkan produksi dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
