REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Restrukturisasi & Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN Aloysius K.Ro mengatakan, untuk Outlook BUMN tahun depan, pihaknya sedang mengkonsolidasikan RKAP.
"Sekarang sedang pembahasan RKAP untuk 2016," ujarnya dalam seminar Reshaping, Sharpening dan BUMN Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).
Seluruh pemangku kepentingan, ia katakan, harus diakomodir untuk bergerak bersama-sama. Ia menambahkan, saat ini pemerintah mendefinisikan BUMN menjadi dua yaitu sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan.
"Kita lihat hubungan pemerintah dan BUMN. kita lihat legalitasnya. Itu jelas Itu kekayaan negara yang dipisahkan. Ya kalau dipisahkan itu dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," lanjutnya.
Jadi, lanjutnya, laporan keuangan pemerintahan pusat dan neraca konsolidasi BUMN, tujuannya tidak lebih dari regulator. Semua pelaku ekonomi diatur melalui regulasi.
"Kalau kita perhatikan regulasi-regulasi sektoral. Itu peran pemerintah utama kepada pelaku ekonomi," sambung dia.
Ia menjelaskan, saat ini ada 119 BUMN dengan total aset Rp 5 ribu triliun atau ada kemajuan 20 persen. Memang, ia katakan, ada sektor yang mengalami kenaikan, dan ada juga yang terpuruk seperti komoditi mining agro. Hal ini, menurutnya, sangat memungkinkan untuk dilakukannya sinergi.
"Dengan 119 BUMN ada 9 komoditi, bergerak di 24 sektor sangat memungkinkan ada clustering satu sama lain. Itu sinergi," katanya melanjutkan.
Ia menerangkan, BUMN bisa menjadi akselator pembangunan sejauh proyek-proyek itu sejalan dengan program pemerintah, dan sudah terealisasi lebih 50 persen dalam bidang pelabuhan, perkeretapian, PLTU, jalan tol, bandar udara, hingga procurement migas.
"Kita mendorong pertumbuhan, membuka koridor-koridor ekonomi baru didaerah, membuka perintisan-perintisan usaha, membangun infrstruktur, menjadi penguasa sektor keuangan, yang sekarang program KUR dan sebagainya, kemudian pangan dan kesehatan," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika