Kamis 17 Dec 2015 19:04 WIB

Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang di WTO

WTO
Foto: flickr
WTO

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia sebagai ketua Kelompok G-33 akan memperjuangkan kepentingan negara berkembang pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-10 yang berlangsung di Nairobi, Kenya.

"G-33 berupaya memperjuangkan kepentingan pertanian negara berkembang dalam konteks pembangunan, khususnya untuk ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan melalui special safeguard mechanism (SSM) dan public stock holding (PSH)," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dalam siaran pers yang diterima, Kamis (17/12).

Sebagai koordinator kelompok G-33, Thomas memimpin pertemuan untuk melakukan assessment terhadap perundingan pertanian, serta mencari jalan keluar agar Doha Development Agenda (DDA) tetap dapat berlanjut saat pasca-Nairobi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri dari 48 anggota. "Sebagai ketua Kelompok G-33, Indonesia perlu menjembatani perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang realistis dan pragmatis," kata Thomas yang kerap disapa Tom tersebut.

Kelompok G-33 menjadikan momen KTM ke-10 Nairobi sebagai kesempatan penting memperbarui komitmen kolektif semua anggota WTO bagi sistem perdagangan multilateral yang kuat, adil, dan dapat diprediksi dengan aturan yang jelas dan kredibel sebagaimana G-33 Ministerial Communique.

Dalam komunike bersama tersebut, ditegaskan arti penting sektor pertanian demi ketahanan pangan, keamanan mata pencaharian, serta pembangunan negara least developed countries (LDCs) dan negara ekonomi rentan (SVEs) yang menjadi mandat dari kesepakatan Menteri-Menteri WTO di Doha (2001) dan Hong Kong (2005).

Pada pertemuan Kelompok G-20 yang diketuai Brazil, negara berkembang mendesak negara maju agar menghapus subsidi ekspor dan subsidi lainnya di sektor pertanian sesuai mandat dari perjanjian perundingan bidang pertanian di WTO. Kelompok G-20 juga menegaskan lagi agar Paket Nairobi menghasilkan paket yang adil, transparan, dan kredibel dengan memperhatikan aspek pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs di sektor pertanian.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement