REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kementrian Koordinator Perekonomian menyatakan akan mempercepat realisasi Kredit Usaha Rakyat yang ditargetkan pada tahun ini tercapai hingga Rp 30 triliun.
"Rp 30 triliun target 2015 kita sedang berusaha capai. Realisasi belum kita hitung, mungkin sudah di atas sekitar 50 persen. Peluncurannya baru Agustus ini agak telat juga memang," kata Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi Kemenko Perekonomian, Hitono Prio di Pekanbaru, Selasa (15/12).
Ia mengatakan tahun ini suku bunga KUR 19 persen disubsidi oleh pemerintah sebanyak tujuh persen sehingga penerima KUR hanya membayar 12 persen. Pola ini juga baru dan diperuntukkan bagi usaha pertanian, perikanan, perdagangan, dan bantuan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang ataupun dipulangkan.
Menurutnya permasalahan dalam penyaluran KUR adalah masih sulitnya pelaku UMK mengakses pinjaman. Ia mengakui banyak UMK yang belum mengetahui KUR sehingga diperlukan sosialisasi yang masif. Pelaku usaha masih menganggap bank punya persyaratan yang agak sulit untuk dipenuhi. Padahal, kata dia, KUR dengan Bank Rakyat Indonesia sebenarnya sudah cukup mudah.
"Jaminan tak harus sertifikat tanah, bisa surat keputusan atau surat nikah. Jadi persepsi harus disamakan. Ada juga yang memahami karena bersifat Kolateral yang dianggap sama sekali tak ada persyaratan. Jelas bukan begitu karena bagaimanapun juga uang harus dikembalikan," ungkapnya.
Untuk 2016, KUR akan ditingkatkan menjadi Rp 100 triliun. Subsidi bunga juga naik sebesar
10 persen sehingga dari 19 persen bunga, yang dibayar pelaku UMK hanya sebesar 9 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Dahrius Husin mengatakan untuk daerahnya realisasi KUR berdasarkan data BRI sebesar Rp 628 miliar. Sedangkan dari dua bank lainnya BNI dan Bank Mandiri, datanya belum diterima.
Baca juga: Bank Mandiri Luncurkan Kartu Kredit Baru untuk Nasabah Kaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika