REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan sinergi antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertagas, anak perusahaan Pertamina. Pengamat politik Arbi Sanit berpendapat, aroma kepentingan pilkada bisa masuk dalam rencana pemerintah tersebut.

Menurut Arbi, pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang membuat setiap partai politik membutuhkan dana yang sangat besar. Pola-pola pencarian dana melalui rencana akuisisi Pertagas atau pipa-pipa milik Pertagas oleh PGN bisa saja terjadi.

“Pola-pola pencarian dana seperti itu memang selalu ada karena parpol memang membutuhkan dana yang luar biasa besar untuk membiayai pilkada. Dan, salah satu sumber pendanaan yang paling mudah adalah melalui akuisisi tadi,” katanya di Jakarta, Rabu (2/12).

Dia melanjutkan, rencana akuisisi PGN terhadap Pertagas sangat rawan dimanfaatkan untuk korupsi politik menjelang pemilihan. Alasannya, melalui aksi akuisisi itulah diharapkan ada praktik rente. Pola pencarian dana seperti ini, kata Arbi, mirip kasus Ketua DPR Setya Novanto terkait saham dari PT Freeport Indonesia yang saat ini sedang menjadi isu perbincangan yang panas.

Ekonom Suistainable Development Indonesia Drajad Wibowo mengatakan, sebaiknya pemerintah menghitung ulang rencana akuisisi PGN terhadap pipa-pipa milik Pertagas. Akuisisi, lanjutnya, memang akan menguntungkan pemilik saham. Keuntungan tidak hanya diperoleh dari operational profit, namun yang terbesar justru diperoleh dari capital gain saham yang dimiliki.

“Pihak asing yang memiliki saham tersebut juga jelas sangat diuntungkan,” katanya. Hanya saja, kata Drajad, pemerintah tidak boleh menjadikan keuntungan kelompok kecil karena bagaimana pun ada kepentingan lain yang jauh lebih besar, yakni kepentingan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika