REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (persero) meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan kenaikan tarif listrik rumah tangga akibat pencabutan subsidi listrik dengan kondisi seringnya pemadaman listrik di sejumlah daerah. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menyatakan, persoalan pemadaman listrik akan menjadi prioritas PLN untuk perbaikan, ada atau tidak ada subsidi yang disalurkan.
Pernyataan Benny ini menjawab pertanyaan banyak masyarakat akan jaminan PLN bahwa setelah tarif listrik naik tidak ada lagi pemadaman bergilir.
"Naik tarif dengan byar pet (pemadaman listrik), kalau bisa nggak usah dihubungkan. Soal byar pet dari waktu akan kami perbaiki," ujar Benny, Selasa (1/12).
Benny mengisahkan, petugas PLN di daerah selalu bekerja maksimal agar tidak terjadi pemadaman listrik. Dia mencontohkan, di Papua saja petugas PLN akan "senam jantung" saat waktu memasuki petang pukul 17.30 hingga 20.30. Alasannya, saat itu peak load atau beban puncak biasa terjadi. Benny mengaku, petugas di lapangan kerap merasa cemas apabila kapasitas maksimum listrik tidak mampu menanggung beban puncak yang ada.
"Takutnya, ada mesin yang terganggu. Kita nggak suka pemadaman. Itu tantangan bagi kami. Pembangkit yang ada kami upayakan semaksimal mungkin. Potensi gangguan kami kurangi," kata Benny.
Benny menegaskan, isu kenaikan tarif listrik, khususnya golongan 1.300 VA dan 2.200 VA per Desember ini beda kasus dengan masalah pemadaman di daerah. Soal kenaikan tarif, dia menjelaskan, sebetulnya merupakan penerapan kebijakan pemerintah yang telah tertunda hampir setahun. Dua golongan tersebut bersama dengan 10 golongan lain mengikuti garis penyesuaian sejak Januari 2015. Namun, karena dinilai memberatkan masyarakat maka khusus dua golongan ini ditunda hingga Desember ini. (Baca juga: PLN: Kenaikan Tarif Listrik Bukan untuk Siasati Subsidi 2016)
Ikuti Whatsapp Channel Republika