REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan akan mempertimbangkan desakan pengusutan politikus yang diduga mengatasnamakan pemimpin negara meminta saham kosong dalam perpanjangan kontrak perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.

"Nanti dipertimbangkan, kita diskusikan di rapat," kata JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/11).

JK mengatakan akan memantau perkembangan dugaan pengatasnamaan tersebut. "Ya ini Menteri ESDM yang lebih mengetahui," ucap JK.

Wapres membenarkan adanya laporan oleh Menteri ESDM kepada Presiden Jokowi dan dirinya terkait oknum politikus yang mempergunakan namanya tersebut.

Sebelumnya, JK meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melaporkan Polri atas dugaan tersebut. "Tolong dilaporin saja yang ngomong seperti itu," kata JK pada Rabu lalu.

Menurut JK, ia dan Presiden Joko Widodo geram karena ada oknum politikus yang mencatut nama keduanya meminta saham kosong kepada petinggi PT Freeport.

Sebelumnya Sudirman mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh sejumlah oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," jelas Sudirman.

Simak berita lain:

Rizal Ramli Minta Sudirman Said tak Sebar Gosip Terkait Freeport

Rizal Ramli Sebut Freeport Perlu Perbaiki Cara Bisnis

Ikuti Whatsapp Channel Republika