REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan, pemerintah akan terus mendukung pengembangan kawasan industri sebagai solusi logistik perusahaan. Fungsi kawasan industri menjadi sentral sebagai motor penggerak perekonomian wilayah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan pengembangan kawasan industri sebagai solusi logistik, maka hal positif tersebut akan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tempat berinvestasi," ujar Franky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).

Franky menjelaskan, upaya untuk menjadikan kawasan industri sebagai solusi logistik dilakukan dengan menyiapkan infrastruktur pendukung di dalam kawasan industri tersebut. Infrastruktur pendukung tersebut di antaranya, pembangunan pelabuhan laut dalam, power plant, dan jalur kereta api.

Franky menambahkan, saat ini persaingan untuk menarik investasi global banyak ditentukan oleh ketersediaan kawasan industri sebagai focus investasi di suatu wilayah. Menurutnya, beberapa investor yang datang ke BKPM sudah mulai membandingkan antara kawasan industri di Indonesia dengan kawasan industri di negara-negara tetangga.

Saat ini, BKPM aktif melakukan mediasi  dan fasilitasi konsultasi sejumlah perusahaan di kawasan industri. Selain itu, BKPM juga telah menyiapkan program layanan izin investasi izin konstruksi. Terobosan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor yang berlokasi di kawasan industri.

"Dengan pengembangan kawasan industri maka investasi akan masuk, dan ini akan berakibat pada penciptaan lapangan kerja serta roda perekonomian di sekitar kawasan industri juga akan bergerak," kata Franky.

BKPM mencatat, investasi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam sektor prioritas pariwisata dan kawasan, untuk periode Januari-September 2015  naik sebesar 127,3 persen dari tahun sebelumnya yakni Rp 79,8 triliun menjadi Rp 181,2 triliun. Sedangkan minat investasi di sektor pariwisata dan kawasan tercatat dari 22 Oktober 2014 hingga 2 Oktober 2015, dengan total 11 miliar dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika