REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 masih berlangsung alot. Pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI belum menemukan kata mufakat. Beberapa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menerima RAPBN 2016 dengan catatan. Pengambilan keputusan persetujuan RAPBN 2016 dimungkinkan akan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting) di rapat paripurna Jumat (29/10).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari fraksi Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan, awalnya seluruh fraksi menolak RAPBN 2016. Namun, setelah ada penjelasan, hanya fraksi Gerindra yang masih ngotot menolak. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah menerima seluruhnya sudah menerima. Fraksi KMP lainnya, masih memberi catatan untuk RAPBN 2016 ini.

Menurut Dadang, kalau kondisi seperti ini bertahan, pengambilan keputusan RAPBN 2016 sangat mungkin dilakukan voting. Namun, meskipun masih ada yang tidak setuju di Banggar, akan dilanjutkan di rapat paripurna. Secara kalkulasi, kata Dadang, KIH berada di atas angin jika pengambilan keputusan dilakukan dengan voting.

“Pasti menang, KIH plus PAN sudah setuju, tetap saja unggul,” kata Dadang di kompleks parlemen Senayan, Kamis (29/10).

Dadang menambahkan, yang membuat perdebatan panjang dalam pembahasan DPR dan pemerintah soal RAPBN 2016 ini adalah soal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Menurut dia, keliru jika menganggap PMN untuk BUMN ini membuat BUMN tidak pro-rakyat. Sebab, ini adalah salah satu upaya Presiden Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui BUMN. Dari PMN yang digelontorkan pemerintah untuk BUMN, imbuh sekretaris fraksi Hanura ini, dalam kerangka untuk menggenjot dampak domino dari pembangunan melalui BUMN. 

Artinya, keuntungan BUMN sebenarnya bukan hanya soal besarnya deviden, melainkan juga adanya proses pelayanan publik, serta penyediaan barang dan jasa. Jadi, PMN yang digelontorkan untuk BUMN ini adalah dalam rangka percepatan infrastruktur, kedaulatan pangan serta kedaulatan energi. Ia mencontohkan misalnya, saat proyek pembangunan bandara dilakukan, akan menjadi investasi jangka panjang.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika