REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan RAPBN tahun 2016 akan lebih realitis dibandingkan RAPBN 2014 dan 2015. Selain itu, pemerintah juga akan lebih realistis dalam asumsi dasar dan target pendapatan negara.

"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2014 dan 2015, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah penyesuaian yang terukur terhadap APBN-P tahun anggaran 2016," katanya, Selasa (30/8).

Sri mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi dalam mendorong perekonomian negara. Maka, kredibilitas APBN dapat dijaga. Selain itu, kata Sri kepercayaan masyarakat, pelaku ekonomi dan pasar dapat dipelihara serta diperkuat.

Sri mengatakan target pendapatan negara pada 2015 sebesar Rp 1,761 triliun. Dengan sumber dominan dari Penerimaan Perpajakan yang ditargetkan Rp 1.508 atau sebesar 85 persen dari total APBN. Namun pencapaiannya lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 253 triliun 14,4 persen di bawah target yang ditetapkan.

Sementara itu, katanya, realisasi penerimaan perpajakan hanya Rp 248 triliun. Sri menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan lemah pencapaian target APBN 2015 tersebut dapat terjadi. Menurutnya, pertama karena pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah.

"Kedua perekonomian Tingkok sebagai salah satu mitra dagang Indonesia yang masih lemah," katanya.

Faktor ketiga, kata Sri, melemahnya pergerakan modal ke negara-negara berkembang. Selain itu, ia mengatakan ada penurunan harga komoditas seperti minyak bumi, mineral, dan batu bara serta CPO yang merupakan komoditas utama Indonesia.

Baca juga: Wajib Pajak Berduit Besar akan Terus Diingatkan Bayar Tebusan

Ikuti Whatsapp Channel Republika