Rabu 21 Oct 2015 23:18 WIB

Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Esthi Maharani
Pekerja sedang menyelesaikan proyek infrastruktur dikawasan Kuningan,Jakarta, Selasa (7/7).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Pekerja sedang menyelesaikan proyek infrastruktur dikawasan Kuningan,Jakarta, Selasa (7/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan pengusaha industri logistik meminta pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur jalan raya dan pelabuhan. Diyakini, infrastruktur yang berkualitas dapat menekan biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 1.820 triliun per tahun.

"Saya yakin biaya logistik dapat ditekan jika didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang baik yang dipadu dengan inovasi logistik terintegrasi," kata Chief Executive Officer (CEO) PT Kamadjaja Logistics Ivan Kamadjaja di sela pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2015, di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu (21/10).

Ivan menjelaskan, biaya logistik terdiri atas biaya penyimpanan sebesar Rp 546 triliun, biaya transportasi Rp 1.092 triliun dan biaya administrasi Rp 182 triliun.

Saat ini, biaya logistik di Indonesia yang sebesar 24 persen, tercatat paling mahal di dunia. Di Malaysia, biaya logistiknya hanya 15 persen sedangkan Amerika Serikat dan Jepang hanya berkisar 10 persen.

Untuk menekan biaya logistik, selain dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, sambung Ivan, juga dapat dilakukan melalui penghapusan biaya administrasi.

Menurut dia, saat ini sejumlah pelaku usaha di sektor logistik sudah mulai menggunakan sistem layanan terpadu berbiaya murah seperti K-Log Park. Sistem ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan antara 50-90 persen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement