REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengumumkan hasil kajian Laporan Monitoring Global 2015/2016. Hasil kajian tersebut menyebutkan bahwa kaum migran berskala besar yang ditemukan di berbagai tempat di dunia bakal mempengaruhi perekonomian global.
"Dengan perangkat kebijakan yang tepat, era perubahan demografi ini dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut Kim, negara-negara dengan tingkat populasi yang menua (aging population) diharapkan dapat menciptakan cara bagi para pengungsi dan migran untuk berpartisipasi dalam ekonomi mereka. Hal tersebut, lanjutnya, dinilai bakal bermanfaat bagi semua pihak karena berbagai bukti menyebutkan kaum migran bakal bekerja keras dan berkontribusi lebih banyak kepada pajak daripada beban biaya yang mereka dapatkan dari layanan sosial.
Laporan Bank Dunia-IMF menyatakan bahwa migrasi dari negara miskin ke negara dunia bakal menjadi hal permanen dalam beberapa dekade mendatang. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan populasi besar-besaran yang akan membentuk pembangunan ekonomi yang jika bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar maka dapat digunakan sebagai upaya mengakhiri kemiskinan ekstrem dan menyebarkan kesejahteraan bersama.
Lebih dari 90 persen kemiskinan global terkonsentrasi di negara-negara berpenghasilan rendah dengan populasi yang didominasi kaum muda dan kelompok usia produktifnya berkembang dengan pesat. Sedangkan pada saat yang bersamaan, lebih dari tiga per empat pertumbuhan ekonomi global dihasilkan di negara-negara berpenghasilan tinggi dengan tingkat kesuburan yang rendah, serta melonjaknya angka manula.
"Pengembangan demografis yang dianalisis dalam laporan itu akan menunjukkan tantangan mendasar bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia pada tahun-tahun mendatang," kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde.
Lagarde menyatakan, penanganan isu arus migrasi bakal menjadi pusat debat kebijakan nasional dan dialog internasional mengenai bagaimana sebaiknya bentuk kerja sama dalam mengatasi tantangan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika