REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mengajak satu konsultan independen untuk bisa memberikan rekomendasi atas pembuatan unit pengolahan gas di Blok Masela, Maluku. Penunjukan konsultan independen ini dimaksudkan agar bisa memberikan masukan yang lebih adil dan tidak memihak.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kencang menyatakan ketidaksetujuannya atas opsi pembangunan floating plant gas (lepas pantai) di Blok Masela. Rizal lebih memilih membangun unit pengolahan gas di darat.
"Ini proyek besar sekali. Cadangan besar, nilai proyek besar, lautnya dalam. Dibutuhkan teknologi yang tinggi. Semua aspek harus dilihat. Dan pemerintah ingin ada lembaga independent internasional untuk melakukan review," jelas Wiratmaja di Jakarta, Rabu (7/10).
Meski menunjuk satu konsultan independen, Wiratmaja menegaskan bukan berarti pemerintah tidak mempercayai SKK Migas yang sebelumnya telah melakukan kajian mendalam. Nantinya, konsultan yang ditunjuk dipastikan memiliki pengalaman di bidang migas yang mumpuni.
Wiratmaja menambahkan lagi, keputusan untuk menunjuk konsultan independen tidak ada jaringannya sama sekali atas "kepretan" Rizal Ramli sebelumnya. Wiratmaja juga belum bisa memastikan apakah pengumuman atas Blok Masela ini akan diumumkan pada 10 Oktober 2015 atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
