REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Primus Yustisio menilai badan usaha milik negara (BUMN) harus mandiri tanpa meminta subsidi dana.
"Mohon maaf, BUMN tidak terhormat di mata saya. BUMN kan profit oriented, seharusnya memberi untuk negara tetapi malah menerima subsidi dari negara," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
Pria yang pernah memerankan 'Panji Manusia Millenium' itu juga menyarankan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, jika ada direktur utama (dirut) suatu perusahaan yang bekerja tidak maksimal untuk diganti saja dengan yang lebih baik.
Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Rini Soemarno telah mebyepakati pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 23 perusahaan BUMN dengan total Rp 34,318 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex mengatakan, PMN ini tidak boleh digunakan untuk menbiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Komisi VI menyetujui sebagian usulan PMN kepada BUMN-BUMN dengan catatan pemberiaan PMN tahun anggaran APBN 2016 kepada BUMN diprioritaskan pada program pemerintah yang berguna menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Persetujuan penyertaan PMM, lanjutnya, difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaultan pangan, program KUR dan UMKM.
"PMN tidak boleh digunakan untuk membiayai kereta cepat, baik secara langsung dan tidak langsung," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
