REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah melakukan transparansi dalam penghitungan dan formula penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, transparansi penghitungan dan formula pengesuaian harga BBM menadi bagian pendidikan bagi masyarakat dan kredibilitas. Sebab, publik ingin mengetahui jika pemerintah melakukan penyesuaian harga masih konsisten dan sesuai dengan reformasi sektor energi yang dilakukan pemerintah.
Agus menyebutkan, langkah pemerintah melakukan reformasi struktural pada November 2014 melalui pemangkasan subsidi BBM mencerminkan kondisi yang sehat.
Kemudian pemerintah berjanji akan melakukan review setiap dua pekan, setiap tiga bulan atau enam bulan.
"Kalau itu konsisten dan sudah memungkinkan untuk penurunan kami dukung. Tetapi yang utama adalah transparansi," kata Agus kepada wartawan di kantor pusat BI Jakarta, Jumat (2/10).
Menurutnya, perhitungan harga BBM harus diberikan secara transparan. Jika memang hitung-hitungannya sudah memungkinkan untuk diturunkan, pemerintah dipersilakan menurunkan harga BBM. Namun, dia meminta harga BBM jangan diturunkan saat hitung-hitungannya belum menunjukkan untuk tepat diturunkan.
"Nanti malah yang terjadi ada sedikit penurunan tapi kita kehilangan kepercayaan dan kredibilitas," ujarnya.
Agus meminta penyesuaian harga BBM jangan untuk popularitas, tapi harus menunjukkan akuntabilitas dan kondisi sebenarnya.
Jika pemerintah mau mereview harus dilakukan secara disiplin. Jika dirasa perlu naik, harga BBM dinaikkan, tapi jika perlu turun seharusnya diturunkan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kemungkinan penyesuaian atau tetapnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada Senin (5/10). Presiden juga memastikan hingga Desember harga BBM tidak naik.