REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data yang mengatakan, jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 860 ribu orang dalam jangka setahun terakhir.  Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, hal itu menunjukkan Indonesia benar-benar sedang terpuruk.

Dia menambahkan, kenaikan jumlah orang miskin itu membuktikan, kebijakan dalam APBNP 2015 justru membuat masalah, khususnya terkait Pasal 13 ayat (3). Sebab, lanjut Noorsy, pasal itu mengamanatkan agar subsidi BBM dicabut dan lantas ditukar dengan kartu-kartu "sakti", seperti Kartu Indonesia pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Segenap kartu pengganti subsidi BBM itu, tegas Noorsy, pada akhirnya terbukti tidak mengatasi kemiskinan. Justru ratusan ribu orang jatuh miskin.

"Itu yang saya bilang, pencabutan subsidi BBM jauh lebih berat membebani daripada pemberian bantuan langsung sementara," ucap Ichsanuddin Noorsy kepada Republika.co.id, Rabu (16/8).

"Artinya, proteksi sosial, bantuan sosial itu, tidak mampu mengatasi kebijakan pemerintah yang salah," sambung dia.

Noorsy menambahkan, pemerintah telah salah ganda sehubungan dengan bertambahnya jumlah orang papa. Pertama, lantaran pemerintah mencabut subsidi BBM, perekonomian rakyat terbebani. Kesalahan kedua, pemerintah salah mengantisipasi kondisi perekonomian global.

Menurut Noorsy, pemerintah tak sedari awal mempersiapkan antisipasi "gelombang besar" perang nilai tukar di tingkat global. Padahal, currency war sudah terprediksi sejak 2008.

"Dampaknya, inflasi naik. Walaupun disebut terkendali, tapi hasilnya kemiskinan," kata dia.

Belum lagi, gelombang PHK yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar milik pemodal asing. Di sisi lain, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dimiliki orang Indonesia banyak yang gulung tikar lantaran naiknya harga bahan-bahan baku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika