REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa jadi lebih besar daripada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 28,59 juta orang. Ambang batas garis kemiskinan yang ditentukan BPS adalah yang berpenghasilan Rp 399 ribu per bulan atau berpengeluaran Rp 13 ribu per hari. Di atas itu penduduk Indonesia bebas dari kategori miskin.
Sementara itu, Bank Dunia menetapkan mereka yang masuk kategori miskin adalah yang berpenghasilan 60 dolar AS per bulan (sekitar Rp 840 ribu) atau berpengeluaran 2 dolar AS (Rp 28 ribu) per hari. Dengan angka ini saja, seseorang sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, apalagi jika angka yang digunakan adalah Rp 13 ribu.
“Apabila kita pakai patokan Bank Dunia, bisa jadi jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 50 sampai 60 juta jiwa,” ucap sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Musni Umar kepada Republika.co.id, Rabu (16/9).
Batas garis kemiskinan yang ideal adalah yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Semula, pria yang kerap disapa Ahok ini menetapkan batas hidup layak Rp 2,4 juta per bulan. Namun sekarang ambang batas tersebut meningkat menjadi Rp 2,7 juta atau sekitar Rp 80 ribu per hari. “Ini lebih masuk akal dari yang ditetapkan BPS,” kata dia.
Menurut dia, penyebab utama kemiskinan adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal tersebut menjadikan daya beli masyarakat melemah karena harga kebutuhan serba mahal, sementara penghasilan masyarakat tidak meningkat.
Bukan rahasia umum bahwa saat ini terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di sektor garmen. Tak hanya itu, 42 ribu orang pekerja di rumahkan. Artinya, mereka tidak mendapat uang lembur dan transportasi. Di satu sisi, angka pengangguran yang lebih dulu ada belum teratasi, namun kini terpaksa harus bertambah akibat adanya PHK. “Kalau bertambah, otomatis kemiskinan bertamabah. Ini sangat penting diperhatikan,” ujar Musni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
