REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah seharusnya satu suara soal program 35 Ribu Mega Watt (MW), dan menyelesaikan perbedaan pendapatnya secara internal.
"Silahkan diskusikan di internal, perbedaan pendapat boleh saja tapi harus dikelola di eksekutif. Apa untungnya kalau ini dibuka ke publik seperti ini," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (9/8).
Hal ini, ia katakan akan memengaruhi masyarakat dan para investor melihat terjadinya dua perbedaan dalam satu pemerintahan yang soal program 35 ribu MW.
"Kalau pemerintah Indonesia menyelesaikan kebijaka harus satu (suara), masa ada kebijakan menurut Pak Rizal dan menurut Pak JK (Jusuf Kalla)," katanya menambahkan.
Enny berharap, perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai angka 35 ribu MW, dapat menjadi pelajaran dan diperbaiki ke depannya.
"Makanya ditunjuk Menko kan untuk mengkoordinasikan, bukan untuk membuat statement yang kontra produktif," lanjutnya.
Ia mencontohkan, sikap Rizal yang mengkritisi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebaiknya diselesaikan di internal saja, mengingat PLN berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang notabene ada di bawah naungan Menko Maritim.
"Kenapa Pak Rizal harus lapor ke media, ya diselesaikan di internal itu kan kewenangannya Pak Rizal," sambung dia.
Dalam kondisi ekonomi kita yang sedang tertekan, lanjutnya, yang dibutuhkan itu solusi-solusi yang produktif dan kongkrit sehingga bisa dapat menenangkan masyarakat serta menimbulkan optimisme.
"Bukan malah kegaduhan," tegas Enny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
