REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi menilai Presiden Joko Widodo perlu bertindak tegas untuk menertibkan menteri yang bertindak tanpa koordinasi. Pernyataan ini terkait keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang memutuskan memangkas proyek 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW.
"Kalau saya sebagai pribadi, presiden harus tertibkan yang begitu-begitu tidak bisa ditoleransi," kata Sofjan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/9).
Ia menilai, kondisi ini akan berdampak negatif terhadap para investor. Para investor disebutnya akan kebingungan untuk menanamkan investasinya ke Indonesia sehingga dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri.
Sofjan mengatakan, apabila hanya setingkat menteri saja dapat mengubah kebijakan presiden, maka hal itu dikhawatirkan dapat menurunkan kewibawaan presiden. Untuk memperbaiki negara, kata dia, pemerintah harus menerapkan satu kebijakan dan satu komando.
"Akhirnya kan confused investor di luar, mau investasi ke Indonesia nanti mau dimana yang dipegang, kalau menterinya saja bisa mengubah policy kebijakan presiden, nanti dimana lagi kewibawaan presiden," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
