REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno masih menyatakan dukungannya kepada Cina atas proyek kereta cepat jurusan Jakarta-Bandung. Rini menyebut, Cina mau bekerjasama tanpa meminta jaminan apapun dari pemerintah. Hal ini berbeda dengan Jepang yang masih meminta jaminan dari pemerintah dalam proposal yang mereka ajukan.

"Itu perbedaan yang sangat utama. sangat penting. Dan juga kalau dari Jepang itu pinjaman diberikan kepada pemerintah kemudian baru ke BUMN. Kalau dari Cina langsung ke BUMN. Sehingga tidak ada pendanaan dari pemerintah. Karena tidak ada dalam hal ini pinjamannya melalui pemerintah," jelas Rini udah konferensi pers terkait kereta cepat, Jumat (4/9).

Berdasarkan hal ini, Rini meminta kepada Jepang untuk meningkatkan tawaran mereka khususnya terkait jaminan kepada pemerintah. Hal ini, lanjut Rini, adalah syarat mutlak bagi Jepang bila masih ingin bersaing dengan Cina.

"Jadi kalau Jepang ingin ikut dalam proses ini, tentunya harus menghilangkan keharusannya menggunakan permintaan jaminan pemerintah dan pinjamannya harus langsung ke BUMN," katanya.

Rini menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih akan berlanjut. Bedanya, pihak Jepang dan Cina dimintai untuk menghitung kembali efektivitas dari kecepatan kereta yang akan dipakai. Karena banyak stasiun yang akan dilewati, maka Presiden Jokowi juga meminta agar kereta cepat dikurangi kecepatannya. Menteri Koordinator bidang Perekonomian juga telah menyerahkan laporan rekomendasi terkait proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditawarkan Jepang dan Cina pada Presiden Jokowi. Berdasarkan rekomendasi itu, Presiden menginstruksikan adanya pengembangan kereta berkecepatan sedang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika