REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku kurang suka melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) jika tidak ada follow up selanjutnya. Hal ini ia katakan sebelum dilakukan Penandatangan MoU kerjasama survei dan obsevasi serta berbagai pakai data dan informasi kelautan, di Kantor Kemenko Kemaritiman, Gedung BPPT Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

"Jadi begini Bapak Ibu, kita tandatangani kesepakatan, tapi sedikit saya katakan, saya paling tidak doyan tandatangan beginian, tapi kalau saya tahu follow up-nya habis ini, ada manfaatnya bagi negeri, kita akan lakukan, kita enggak perlu 100 MoU, kalau 1 saja yang dijalankan sudah bagus," ujarnya usai penandatangan tersebut, Selasa (1/9).

Ia mengatakan dalam penandatangan MoU yang dihadiri Kepala Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Informasi Geosfasial, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kepala Badan Penerapan Pengkajian Teknologi (BPPT), Rizal mengatakan kerjasama tersebut guna membuka diri agar data-data tersebut bisa diakses oleh semua teman-teman dari berbagai departemen, supaya bisa dimanfaatkan.

"Barang kali bapak ibu tahu mengenai data mining kami disektor keuangan biasa pakai itu, makin lama makin luas penggunaannya, jadi kita tidak mengandalkan pendekatan administratif birokratif," lanjut Rizal.

Ia melanjutkan, pembukaan data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh kalangan profesional yang memang perlu pendalaman data, dan kriteria data, serta juga bagi rakyat biasa.

Ia mengapresiasi langkah KKP terkait pembukaan data karena dapat memberikan petunjuk bagi nelayan agar dapat mengetahui posisi ikan yang banyak ada dimana.

"Berdasarkan data satelit atau data pergerakan ikan dapat membantu nelayan dan petani kita supaya bisa lebih produktif, enggak asal cari ikan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika