REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof Purwiyatno Hariyadi mengataan, kondisi keamanan pangan dunia masih memprihatinkan. Padahal, keamanan pangan adalah prasyarat dasar produk pangan.
Lalu bagaimana dengan Indonesia, ternyata menurut dia kondisi keamanan pangan juga masih memprihatinkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melaporkan bahwa setiap tahun permasalahan keamanan pangan menyebabkan kematian sebayak 2.500 orang dan sebanyak 411.500 orang sakit.
“Kondisi keamanan pangan Indonesia ini tidak berubah dengan kondisi ketika saya baru masuk kuliah, sekitar tahun 80-an. Artinya ada masalah pengelolaan." tutur dia dalam orasi berjudul “Tantangan Ganda Keamanan Pangan di Indonesia: Peranan Rekayasa Proses Pangan”, Sabtu (29/8). Satu hal yang lebih mengkhawatirkan adalah permasalahan ini terjadi pada Industri Kecil Menengah (IKM), dan IKM pangan ini memiliki kuantitatif paling besar.
Dari data yang dimiliki BPOM, pada tahun 2001-2013 baru 54 persen Industri Rumah Tangga (IRT) yang sudah mendapatkan nomor Pangan Industri Rumah Tangga-PIRT (survei tahun 2011) dari 1.835 IRT yang disurvei. Tahun 2012 angkanya naik sedikit menjadi 59 persen dan tahun 2013 menjadi 67 persen.
Sementara itu, ketika produk tersebut terpilih menjadi produk kualitas ekspor, ketika diekspor malah ditolak. Ada berbagai macam alasan penolakan produk asal Indonesia. Data tahun 2011-2014, total penolakan ada 1.451 kasus (Amerika). Banyaknya kasus penolakan ini karena Amerika termasuk partner dagang Indonesia yang paling besar.
“Ditolak 36 persen karena kotor, misalnya ada bulu tikus, 30 persen karena salmonela. Uni Eropa tidak terlalu banyak kasus, sekitar 64 kasus. Kenapa, karena Eropa bukan partner yang besar. Di Eropa, produk kita diklaim ada micro toksin (kapang, jamur). Ini menarik karena negara tersebut memperketat standarnya,” tuturnya.
Oleh karenanya, Indonesia mengalami tantangan ganda yakni tantangan keamanan pangan domestik dan tantangan keamanan pangan global. Ini menjadi beban bagi kesehatan dan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika