REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan masih ada kendala yang membuat penyerapan anggaran kementeriannya masih rendah. Susi menyebut, tahun ini KKP barus berhasil menyerap 29 persen dari total anggaran yang tertuang di APBN 2015 sebesar Rp 10,597 triliun.
"Kita akan push, akhir tahun harus habis, kalau bisa," ujar Susi dia sela pelantikan eselon I, Senin (31/8).
Susi menambahkan, kendala-kendala ini yang membuat selama ini penyerapan anggaran tergolong lamban, termasuk karena banyaknya perubahan persyaratan kinerja pemerintahan.
Namun, Susi mengungkapkan, penyerapan anggaran yang rendah di awal 2015 ini sama seperti yang terjadi di awal-awal tahun pemerintah yang sebelumnya.
"Saya pikir kemarin kendala masih banyak pemerintah baru, pergantian pemerintah, pada pemerintahan sebelumnya juga bulan-bulan segini masih rendah," lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjaja menuturkan, ke depan pihaknya akan mempercepat serapan anggaran denhab mempercepat serapan di daerah. Hal ini, lanjutnya, karena sebagian besar program KKP dilakukan di daerah.
"Maka kita akan mendorong semua tim kita di daerah untuk segera mempersiapkan para penerimanya. Karena sekarang inikan target kita untuk masyarakat di daerah kan jadi kelompok-kelompoknya harus siapa identifikasinya juga harus siap," ujar Syarief.
Syarief menambahkan, serapan yang terjadi dalam tahun ini, selain karena pemerintahan yang baru, juga ditengarai karena anggaran yang meningkat sebesar 60 persen dibanding anggaran tahun sebelumya sebesar Rp 6,7 triliun.
Secara rinci, Syarief menyebutkan, pihaknya akan fokus pada sektor perikanan tangkap, penyediaan cold storage atau pendingin untuk daerah pelosok, kapal angkut untuk untuk transportasi dari Indonesia barat ke timur, dan optimalisasi pakan mandiri.
"Jadi, budidaya kita harus memutus ketergantungan dari impor. Kenapa? Selain karena dolarnya naik kemudian harganya dimakan domestik, lele dan lainnya kan tidak diekspor dimakan dalam negeri. Padahal pakannya impor," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika