REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat mengatakan, pemerintah telah membuat berbagai instrumen untuk mengendalikan produk impor dari Cina. Hal ini terkait dengan adanya ancaman membanjirnya produk impor Cina akibat dari devaluasi Yuan.

"Kita meningkatkan persyaratan impor dan standarisasi wajib melalui SNI," ujar Syarif di Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut Syarif, untuk meningkatkan SNI produk industri Kementerian Perindustrian berencana mewajibkan sekitar 15 sampai 20 SNI baru. Penerapan SNI baru ini juga beriringan dengan investasi peralatan laboratorium uji produk. Syarif mengatakan, saat ini jumlah laboratorium uji standarisasi produk masih kurang dan rencananya akan ditambah.

"Misalnya ban, kita baru punya dua laboratorium di Bandung dan Jogja, kapasitasnya terbatas dan rencananya akan kita tambah," kata Syarif.

 Syarif menjelaskan, penambahan laboratorium ini sudah menjadi program yang berjalan kontinu. Dana yang dibutuhkaan untuk membangun laboratorium tergantung dari jenis produknya. Syarif mencontohkan, untuk membeli alat uji velg dibutuhkan biaya sekitar Rp. 6 miliar. Sedangkan, untuk membeli alat pengujian tepung terigu membutuhkan biaya sekitar Rp.1 miliar.  

Selain penguatan laboratorium pengujian, Kementerian Perindustrian juga akan menguatkan di bidang riset.  Upaya lain untuk dijadikan hambatan bagi produk impor adalah sertifikasi halal. Namun saat ini, menurut Syarif, pembahasan RPP sertifikasi halal masih belum menuai hasil akhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika