REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menilai proses pembebasan cukai etanol untuk bahan bakar masih berbelit dan memakan waktu panjang sehingga menghambat pengembangan bisnis bioetanol di sektor hilir energi. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan persoalan tersebut disampaikan dalam sidang debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Keluhan utama berkaitan dengan lamanya proses pembebasan cukai etanol fuel grade yang digunakan anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga. “Dalam proses ini, kami harus mendapatkan izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian, dan untuk memperoleh IUI tersebut, kami memerlukan izin Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang biasanya memakan waktu 2–3 tahun,” ucapnya dalam sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Oki menjelaskan, Pertamina Patra Niaga sebenarnya telah melalui seluruh tahapan perizinan tersebut dan berhasil memperoleh pembebasan cukai etanol dari Integrated Terminal Surabaya. Namun, proses tersebut memakan waktu hingga dua tahun.

Ia menegaskan, perseroan telah menempuh jalur koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait secara rutin. Meski demikian, sejumlah ketentuan regulasi dinilai masih perlu penyesuaian agar proses pembebasan cukai dapat berjalan lebih efisien.

Dari hasil pembahasan dengan kementerian dan lembaga, Oki berharap izin usaha niaga dari Kementerian ESDM dapat dijadikan dasar pembebasan cukai etanol. Namun, ia mengakui langkah tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi, termasuk kemungkinan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan paparan Pertamina, sepanjang 2025 perseroan telah menjual sekitar 16.000 kiloliter bahan bakar minyak bioetanol melalui Pertamax Green 95 yang mengandung 5 persen bioetanol. Produk tersebut telah tersedia di 177 SPBU yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Meski demikian, Oki menilai capaian tersebut masih jauh dari potensi yang ada. Pasalnya, total impor BBM nasional saat ini masih mencapai lebih dari 20 juta kiloliter.

Oki berharap penguatan sektor hilir energi, termasuk bioetanol, dapat mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi baru yang pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika