REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato tentang RUU APBN 2016 di Sidang Paripurna DPR, Jumat (14/8). Disebutkannya, pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

"Hal itu mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Presiden Jokowi, Jumat (14/8).

Dari sisi pendapatan, papar Presiden, pendapatan negara pada tahun depan ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun atau naik sebesar 5,1 persen dari target APBNP tahun lalu.

Terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pemerintah berupaya menggenjot pemasukan dari pajak. Namun, sebagai konsekuensi percepatan pembangunan infrastruktur, maka berdampak terjadinya defisit anggaran. Adapun defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

"Penerimaan pajak kita buat lebih realistis. Padahal, kebutuhan belanja masih besar sehingga defisit kita tambah sedikit," ujar Menteri Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Menteri Bambang menyebutkan, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah akan dilaksanakan dengan belanja pemerintah. Di sisi lain, pemerintah terus menjaga stabilitas makro ekonomi.

"Anggaran 2016 intinya adalah anggaran yang memihak daerah dan rakyat," sebut dia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 ditargetkan sebesar 5,5 persen. Laju inflasi pada tahun depan diprediksi sebesar 4,7 persen. Adapun, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 13.400 per dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika