REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri-menteri di bidang ekonomi menjadi sasaran perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beruntung karena lolos dari reshuffle  ini.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut kinerja Bambang cukup bagus. "Hanya saja Menkeu perlu lebih melihat ke bumi, terutama soal target pajak," ucapnya saat dihubungi ROL, Jumat (14/8).

Dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu seperti saat ini, semestinya target pajak 2015 jangan dipaksakan terlalu tinggi. "Kalau tidak tercapai akan menjadi beban di APBN, dan desifit akan jebol," ujar Aviliani.

Aviliani mengerti, maksud Menkeu menetapkan target  pajak tersebut mungkin baik yakni memberi keoptimisan pada pasar agar target ini tercapai. "Itu bagus, tapi dalam kondisi seperti ini tidak bisa dipaksakan. Justru harusnya memperbanyak relaksasi," kata dia.

Menurutnya target pajak 2015 sebesar Rp 1.294,25 triliun sangat tinggi. Dalam situasi ekonomi yang fluktuatif, pajak yang terlalu digenjot hanya akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. "Target pajak yang tinggi membuat masyarakat menengah ke bawah menjadi korban," ucapnya.

Target penerimaan dari pajak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu ia mengimbau lebih baik masyarakat lebih mendorong Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). "Supaya daya beli barang masyarakat meningkat dan akhirnya dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV," ujarnya menyarankan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika