REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rizal Ramli telah resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Hari pertama bekerja sebagai Menteri Koordinator, dia membeberkan sejumlah kebijakan yang sedang dan akan dilakukannya.
Selain akan mengubah nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya, dia juga secara terang-terangan mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana maskapai Garuda Indonesia untuk memborong pesawat.
Mantan Menteri Perekonomian era Gusdur ini, mengusulkan kepada Presiden untuk mencegah rencana maskapai PT. Garuda Indonesia Tbk membeli pesawat baru, Airbus tipe 350 sebanyak 30 pesawat. Rizal menyebutkan, atas rencana itu pihak Garuda Indonesia harus meminjam dana 44,5 miliar dolar AS dari China Aviation Bank (Bank of China Aviation), demi merealisasikan hal tersebut.
"Saya bilang, mas (Jokowi) saya minta tolong layanan tolong diperhatikan, saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi. Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dolar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350 sebanyak 30 biji, itu hanya cocok Jakarta, Amerika dan Jakarta, Eropa," kata Rizal di Jakarta, Kamis (13/8).
Rizal menilai, berdasarkan pengalaman Garuda selama ini untuk rute Jakarta- Amsterdam serta Jakarta-London tingkat keterkaitan hanya mencapai 30 persen. Kondisi itulah yang membuat maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu merugi terus menerus.
"Saya katakan kepada Presiden, mas dulu jagonya airline adalah Singapore Airline. Saat ini mereka babak belur oleh Emirates dan Ettihad, karena kantongnya tebal. Yang satu satu kantong untuk subsidi avtur, kedua untuk banting harga," jelas dia.
Mengingat pengalaman itu, pihaknya meminta kepada Presiden untuk melakukan pembatalan terhadap rencana pembelian pesawat tersebut. Melainkan dengan tetap melakukan pembelian pesawat yang lebih rendah kelasnya sejenis A 320. Alasannya, Garuda harus menguasi pasar domestik dahulu sebelum ekspansi pasar secara luas.
"Kita kuasai dulu pasar domestik dan Asia, Kita kuasa si dulu pasar regional 5 sampai 7 tahun. Kalau sudah kuat baru kita hantam, Presiden setuju dan kita akan panggil direksi dan batalkan supaya ganti rencana," lanjutnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
