REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) merancang fondasi mengatasi krisis sapi di pasar. Di antaranya dengan memperkuat konsolidasi lini teknis lingkup Ditjen PKH untuk membangun dan memperkuat Sentra Peternakan Rakyat melalui Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebagai medianya.

"Melalui SPR, kita melakukan identifikasi potensi ternak dalam rangka akurasi data ternak, dan memperkuat kapasitas lini teknis lingkup Ditjen PKH," kata Dirjen PKH Muladno Basar pada Rabu (12/8). Tidak hanya itu, Muladno menyebut akan membangun jejaring multi pihak untuk mendukung SPR serta mempercepat orientasi peningkatan kesejahteraan peternak rakyat.

Dengan cara tersebut, ia optimistis dapat melawan hegemoni oknum importir dan mafia daging sapi yang selama ini meneror pasar.

Sementara itu, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas, Sumatera Barat Sugi Sugiono mengaku siap menjadi bagian dari pelaksana langkah-langkah strategis tersebut. Menurutnya, BPTU Padang Mangatas akan menjadi inspirasi gerakan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di seluruh Nusantara.

“SPR menjadi gerakan sosial baru yang berangkat dari kekuatan peternakan rakyat, sehingga dapat membangun Sentra Peternakan Rakyat di setiap daerah,” jelas Sugi. Ia menjelaskan, Sugi menjelaskan BPTU-HPT Padang Mangatas merupakan salah satu UPT Ditjen PKH yang memiliki 1.200 ekor populasi ternak sapi hidup di atas lahan 250 hektare.

BPTU-HPT Padang Mangatas dilaporkan telah berhasil mengembangkan pembibitan ternak sapi dengan baik dan siap untuk mengawal pengembangan Sentra Peternakan Rakyat. Keberhasilan tersebut didasari sejumlah upaya menata pola pembiakan persapian secara kolektif dan

kolaboratif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika